Lembaga *Constitutional Review* Di Indonesia: Siapa?

by Jhon Lennon 53 views

Okay, guys, pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kalau ada undang-undang yang kita anggap gak sesuai dengan UUD 1945, terus siapa sih yang berhak buat review alias meninjau ulang undang-undang tersebut? Nah, di Indonesia ini, lembaga yang punya wewenang super penting ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, kalau ada undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi, MK inilah yang bertugas untuk mengadilinya. Penting banget kan?

Apa Itu Constitutional Review?

Sebelum kita bahas lebih dalam tentang MK, kita pahami dulu deh apa itu sebenarnya constitutional review. Gampangnya, ini adalah proses pengujian atau peninjauan kembali undang-undang terhadap konstitusi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu selaras dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara kita. Jadi, kalau ada undang-undang yang dianggap 'nakal' dan gak sesuai dengan UUD 1945, maka bisa diajukan judicial review ke MK. Proses ini penting banget untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Kenapa Constitutional Review Itu Penting?

Constitutional review itu krusial banget, guys, karena beberapa alasan penting:

  1. Menjaga Supremasi Konstitusi: UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Semua undang-undang dan peraturan lain harus tunduk dan sesuai dengan UUD 1945. Constitutional review memastikan bahwa tidak ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi.
  2. Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara: Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. Constitutional review melindungi hak-hak ini dari pelanggaran oleh undang-undang yang mungkin diskriminatif atau tidak adil.
  3. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan: Constitutional review membantu menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif (DPR) yang membuat undang-undang.
  4. Menciptakan Kepastian Hukum: Dengan adanya constitutional review, hukum menjadi lebih pasti dan jelas. Masyarakat dapat yakin bahwa undang-undang yang berlaku adalah sah dan sesuai dengan konstitusi.

Proses Constitutional Review di MK

Terus, gimana sih proses constitutional review di MK itu? Singkatnya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui:

  1. Pengajuan Permohonan: Pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang dapat mengajukan permohonan judicial review ke MK. Pemohon bisa perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau lembaga negara.
  2. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas: MK akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika berkas lengkap, permohonan akan diregistrasi.
  3. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan: MK akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa legal standing pemohon dan pokok permohonan.
  4. Sidang Pemeriksaan Persidangan: MK akan menggelar sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon (DPR dan/atau Presiden), saksi ahli, dan pihak terkait lainnya.
  5. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH): Setelah semua keterangan didengar, para hakim MK akan melakukan RPH untuk membahas dan mengambil keputusan.
  6. Pengucapan Putusan: MK akan mengucapkan putusan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Mahkamah Konstitusi (MK): Penjaga Konstitusi Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang memegang amanah untuk melaksanakan constitutional review di Indonesia. MK dibentuk pada tahun 2003 sebagai bagian dari reformasi ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945. Keberadaan MK ini penting banget untuk memastikan bahwa semua produk hukum di Indonesia sesuai dengan semangat konstitusi.

Kewenangan MK

Selain constitutional review, MK juga memiliki kewenangan lain yang sangat penting, yaitu:

  1. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: MK berwenang memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  2. Membubarkan Partai Politik: MK berwenang membubarkan partai politik jika partai tersebut melanggar ideologi negara, konstitusi, atau undang-undang.
  3. Memutus Hasil Pemilihan Umum: MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.
  4. Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden: Jika DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya, MK berwenang memutus pendapat DPR tersebut.

Susunan MK

MK terdiri dari 9 orang hakim konstitusi. Para hakim ini diajukan oleh tiga lembaga negara, yaitu:

  1. Presiden: Mengajukan 3 orang hakim konstitusi.
  2. DPR: Mengajukan 3 orang hakim konstitusi.
  3. Mahkamah Agung (MA): Mengajukan 3 orang hakim konstitusi.

Para hakim konstitusi ini dipilih dan diangkat untuk masa jabatan tertentu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi, pengetahuan yang luas tentang hukum dan konstitusi, serta pengalaman yang memadai.

Mengapa MK Penting Bagi Demokrasi?

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) ini esensial banget dalam sistem demokrasi di Indonesia. MK berfungsi sebagai the guardian of the constitution, alias penjaga konstitusi. Dengan adanya MK, kita bisa memastikan bahwa:

  • Hukum yang Berlaku Adil: MK memastikan bahwa semua undang-undang yang dibuat itu adil dan tidak diskriminatif. Jadi, gak ada ceritanya hukum dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu saja.
  • Hak Asasi Manusia Terlindungi: MK melindungi hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kalau ada undang-undang yang melanggar HAM, MK bisa membatalkannya.
  • Kekuasaan Tidak Disalahgunakan: MK menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh lembaga-lembaga negara. Ini penting banget untuk mencegah terjadinya otoritarianisme.
  • Pemilu Berjalan Jujur dan Adil: MK menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Ini memastikan bahwa suara rakyat dihitung dengan benar dan tidak ada kecurangan.

Contoh Kasus Constitutional Review yang Pernah Ditangani MK

Biar lebih jelas, gue kasih contoh beberapa kasus constitutional review yang pernah ditangani oleh MK:

  1. Judicial Review UU Cipta Kerja: UU Cipta Kerja sempat digugat ke MK karena dianggap tidakTransparan dan mengurangi hak-hak pekerja. MK kemudian memutuskan bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah untuk memperbaikinya dalam jangka waktu tertentu.
  2. Judicial Review UU Pilkada: Beberapa pasal dalam UU Pilkada juga pernah digugat ke MK, misalnya terkait dengan syarat usia calon kepala daerah. MK beberapa kali mengubah ketentuan dalam UU Pilkada untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berjalan demokratis dan adil.
  3. Judicial Review UU KPK: UU KPK juga sering menjadi objek judicial review di MK. Beberapa pihak merasa bahwa perubahan dalam UU KPK melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut. MK telah beberapa kali memutuskan terkait dengan UU KPK ini.

Peran Serta Masyarakat dalam Constitutional Review

Masyarakat juga punya peran penting dalam constitutional review, lho. Caranya gimana? Yaitu dengan:

  1. Mengawasi Pembentukan Undang-Undang: Kita sebagai warga negara berhak untuk mengawasi proses pembentukan undang-undang. Kita bisa memberikan masukan kepada DPR atau pemerintah terkait dengan RUU yang sedang dibahas.
  2. Mengajukan Diri Sebagai Pihak Terkait: Dalam sidang constitutional review di MK, kita bisa mengajukan diri sebagai pihak terkait jika kita merasa punya kepentingan dalam perkara tersebut.
  3. Memberikan Informasi kepada MK: Kita bisa memberikan informasi atau bukti kepada MK jika kita mengetahui adanya pelanggaran konstitusi dalam suatu undang-undang.

Dengan berpartisipasi aktif dalam proses constitutional review, kita turut serta dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak kita sebagai warga negara.

Kesimpulan

Jadi, guys, lembaga yang berhak melakukan constitutional review di Indonesia itu adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK ini adalah penjaga konstitusi yang bertugas untuk memastikan bahwa semua undang-undang yang berlaku di Indonesia itu sesuai dengan UUD 1945. Keberadaan MK ini penting banget untuk menjaga demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. So, kita sebagai warga negara juga punya peran penting dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses constitutional review ini. Semoga artikel ini bermanfaat ya!